Makalah BUDAYA DEMOKRASI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan KaruniaNya
Makalah sederhana tentang “BUDAYA
DEMOKRASI” dapat kami selesaikan.
Dalam proses penulisan dan perancangan
makalah ini, disesuaikan dengan materi ajaran yang telah di tetapkan dengan
sangat memperhatikan batasan-batasan yang telah digariskan. Kami mencoba untuk
memperluas penguraiannya dengan mencari referensi - referensi melalui buku
panduan yang lain.
Kami berharap walupun karya kami masih
jauh dari apa yang diharapkan, tetapi paling tidak, bisa sedikit membantu
membuka cakrawala wawasan kita tentang makna dan fungsi BUDAYA DEMOKRASI.
Akhirnya, kami penulis mengucapkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Demi
kesempurnaannya, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Seperti yang kita ketahui bersama, demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemimpin
kita
Tujuan
Agar kita dapat mengetahui dan memahami tentang budaya demokrasi khususnya
pelaksanaan demokrasi diIndonesia serta bagaimana perilaku budaya demokrasi
tersebut.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
BAB II PEMBAHASAN
Budaya Demokrasi
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Pemilu,Wujud Budaya Demokrasi di Indonesia
Perilaku Budaya Demokrasi
BAB III PUNUTUP
Kesimpulan
Saran
BAB II
PEMBAHASAN
Budaya Demokrasi
Demokrasi
berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos
artinya rakyat dan cratos/kratein
artinya berkuasa. Pemerintah demokrasi yang kokoh adalah pemerintah yang sesuai
dengan pandangan hidup, kepribadian, dan falsafah bangsanya.
Pada masa Yunani
kuno sudah berkembang demokrasi langsung, artinya seluruh rakyat terlibat
secara langsung dalam masalah kenegaraan.
Bentuk
pemerintah demokrasi telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan
teknologi dan budaya masyarakatnya. Menurut paham demokrasi kuno (zaman Yunani
kuno) bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terletak pada sekelompok orang yang
dianggap penting dalam masyarakat disebabkan oleh pendidikan, kekayaan, dan
keturunan.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Sifat Negara
demokratis yang dirumuskan dalam masyarakat madani diantaranya Negara
berkeinginan menghilangkan tindak kekerasan, karena apapun bentuk dan wujud
tindak kekerasan akan selalu menghilangkan makna demokrasi.
Pelaksanaan system pemerintahan yang
pernah berlaku di Indonesia sebagai berikut:
1. Orde Lama
a. Demokrasi Liberal (1945 - 1959)
Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 1945, Ir. Soekarno
yang semula sebagai ketua PPKI, dipercaya untuk merangkap jabatan sebagai
presiden RI yang pertama.
Pemerintah Negara Indonesia, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
yang bertujuan membantu tugas – tugas Presiden.
Hasilnya antara lain sebagai berikut:
- Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.
- Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsi dan masing – masing
terdiri dari beberapa karesidenan.
b. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966)
Dengan dikelurkannya dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya mengusulkan pembubaran
konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam
waktu sesingkat – singkatnya, maka demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin.
Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang
legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin
besar revolusi untuk dapat diputuskan.
Dengan demikian, rakyat/wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif
tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dengan demokrasi terpimpin.
Akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah
terjadinya peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang
cukup parah hingga dikeluarkannya surat perintah sebelas Maret (Supersemar).
2. Demokrasi Pancasila
Pelaksanaan
demokrasi di Indonesia baik pada masa orde baru maupun masa reformasi,
menamakannya demokrasi pancasila.
Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan Yang
Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
a. Orde Baru (1966 - 1998)
Berdasarkan pengalaman orde lama,
pemerintahan orde baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan
untuk menjalankan pemerintahannya.
b. Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Kepemimpinan rezim B.J. Habibie untuk memulai proses demokratisasi tidak
ada legitimasi dan tidak mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar
masyarakat. Akibatnya, B.J.Habibie tidak
mampu pula mempertahankan kekuasaannya.
Kemudian, melalui pemilihan presiden yang keempat K.H. Abdurrahman Wahid terpilih secara
demokratis diparlemen sebagai presiden RI. Akan tetapi, karena dalam
menjalankan roda pemerintahannya K.H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa
kebijaksanaan dan tindakannya yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu
sendiri, maka pemerintahan sipil K.H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir
dari kekuasaan. Pergeseran itupun berlangsung dengan berbagai alasan dan dengan
melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan diparlemen (DPR).
Estafet kepemimpinan masa transisi menuju demokratisasi beralih dari K.H.
Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis
diparlemen. Kelanjutan proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati
Soekarnoputri pun masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui hasilnya
secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasan akan proses dan hasil pelaksanaan
pemerintahan ini pun dirasakan kembali oleh rakyat dan hamper terjadi krisis
kepemimpinan.
Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa dipemerintahan hanya ingin mencari
keuntungan semata, tidak untuk kepentingan rakyat. Akhirnya, pada kepemimpinan
Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan yang demokratis di uji kembali.
Pemilu, Wujud Budaya Demokrasi di Indonesia
Pemilu merupakan
wujud pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sejarah telah
membuktikan bahwa sejak kemerdekaan RI sampai dengan sekarang bentuk demokrasi
yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi pancasila. Oleh karena itu,
sebagai bangsa Indonesia secara moral berkewajiban untuk ikut melaksanakan dan
melestarikannya.
Partisipasi
secara aktif setiap warga Negara Indonesia hendaknya ikut berpartisipasi secara
aktif dalam pelaksanaan pemilu. UUD 1945 Pasal 28 yang secara tegas disebutkan
bahwa ‘’Kemerdekaan Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan,dan sebagainya’’.
1. Landasan Pemilu
Landasan pemilu
di Indonesia yaitu sebagai berikut:
a. Landasan Idiil: Pancasila
b. Landasan Konstitusional: UUD 1945
c. Landasan Operasional
-Ketetapan MPR
No. III/MPR/1998
-UU No. 31 Tahun
2002tentang Partai Politik
-UU No. 12 Tahun
2003 tentang Pemilu.
2. Fungsi Pemilu
Pemilu di
Indonesia memilki tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:
a. Sarana Memilih Pejabat Publik
b. Sarana Pertanggungjawaban Pejabat Publik
c. Sarana Pendidikan Publik
Hak pilih yang
dimiliki oleh warga Negara Indonesia terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif.
1. Hak pilih aktif
Hak untuk
memilih wakil – wakil rakyat yang akan duduk di badan
permusyawaratan/perwakilan (MPR/DPR) dalam pemilu.
2. Hak pilih pasif
Hak untuk di
pilih menjadi anggota badan permusyawaratan/perwakilan (MPR/DPR) dalam pemilu.
Perilaku Budaya Demokrasi
Bangsa Indonesia
berkewajiban untuk menegakan prinsip – prinsip demokrasi. Kewajiban untuk
melanjutkan dan lebih memantapkan dasar – dasar demokrasi berdasarkan pancasila
dan UUD 1945 harus menjadi komitmen penting untuk dilaksanakan oleh generasi
sekarang dan mendatang.
Faktor pendukung
lainnya yang patut dikembangkan adalah semangat kekeluargaan, gotong – royong,
kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan di berbagai
lingkungan sosial. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan
masyarakat sampai bangsa dan Negara.
1. Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga
Dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyalesaikan berbagai persoalan
dan kepentingan dengan cara musyawarah.
Manfaat musyawarah dalam keluarga antara lain:
a. Seluruh anggota keluarga merasa mempunyai arti atau peranan.
b. Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.
c. Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan.
d. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan semakin kokoh.
2. Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah
Penerapan demokrasi disekolah hendaknya selalu mengutamakan musyawarah
dalam menyelesaikan persoalan bersama.
a. Menyusun tata tertib oleh seluruh unsur disekolah.
b. Menyusun kelompok piket kelas.
c. Memilih ketua OSIS.
d. Melibatkan semua pihak dalam memecahkan persoalan bersama.
3. Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat
Kepentingan bersama yang perlu dimusyawarahkan biasanya sebagai berikut:
a. Program – program pengembangan masyarakat atau lingkungan
Segala upaya untuk memperbaiki lingkungan dan upaya menuju kemajuan
biasanya selalu melibatkan semua kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, baik perencanaan maupun pelaksanaan haruslah merupakan
hasil dari musyawarah masyarakat.
b. Pemilihan ketua RT
Pemilihan ketua RT/RW yang dilakukan dengan pemungutan suara(voting),
perlakuannya harus adil terhadap calon – calon yang berhak sehingga masing –
masing calon memiliki kesempatan yang sama serta pelaksanaan yang baik dalam
proses pemilihan akan sangat menentukan baik/tidaknya atau diterima/tidaknya
calon terpilih oleh masyarakat.
4. Budaya Demokrasi di Lingkungan Negara
Contoh budaya demokrasi dilingkungan Negara dapat dilhat dalam kegiatan –
kegiatan berikut:
a. Terlibat dalam pemilu baik untuk memilih wakil – wakil rakyat ataupun
memilih presiden dan wakil presiden.
b. Melalui wakil – wakilnya terlibat dalam penyusunan Undang – Undang.
c. Melakukan pengawasan, baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui
media massa.
Pelaksanaan pemilu
sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat untuk membentuk pemerintahan yang
demokratis. Dengan ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pemilu
dan melaksanakan ajaran pancasila terutama sila kerakyatan yang di pimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti kita telah
berperilaku untuk mendukung terhadap tegaknya prinsip – prinsip demokrasi.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dapat di
simpulkan bahwa, budaya demokrasi pada dasarnya berupa nilai – nilai dan
perilaku yang menunjang pengembangan sistem politik demokrasi. Sejarah telah
membuktikan bahwa sejak kemerdekaan RI sampai dengan sekarang bentuk demokrasi
yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi pancasila. Oleh sebab itu,
sebagai bangsa Indonesia secara moral kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan
dan melestarikannya.
Saran
Untuk itu kita
selaku siswa siswi, baiknya kita dapat mengerti dan memahami prinsip – prinsip
demokrasi yang harus ditegakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab dengan
tegaknya prinsip – prinsip demokrasi tersebut sangat menunjang keberhasilan
pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dalam suatu Negara.
1 komentar:
Harrah's Casino And Hotel - MapYRO
Mapyro of Harrah's Hotel, Las Vegas, 광주광역 출장마사지 NV. 777 Harrah's Blvd. South Las 수원 출장샵 Vegas, NV 89109, USA. Harrah's 정읍 출장마사지 Hotel & Casino and 파주 출장샵 Hotel is a Native American casino. 상주 출장마사지
Posting Komentar